pertambangan rakyat. Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. pertambangan rakyat

 
 Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbataspertambangan rakyat Wilayah Usaha Pertambangan sebagaimana dirnaksud dalam Diktum KESATU huruf a dapat diubah peruntukannya menjadi: a

perizinan, perlindungan terhadap masyarakat terdampak, data dan informasi pertambangan, pengawasan, dan sanksi, sehingga penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara kurang berjalan efektif dan belum dapat memberi nilai tambah yang optimal; bahwa pengaturan mengenai pertambangan mineral dan batubara yang saat. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat; 10. pertambangan mineral radio aktif; pertambangan mineral logam; pertambangan mineral bukan logam, pertambangan bahan-bahan galian tersebut diatas dalam perundang-undang agar tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. com. 001. Anggota Komisi VII DPR Eddy Soeparno menyebutkan bahwa Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral perlu. 8. Dalam acara Dialog Minerba bersama Media dan Generasi Muda, Senin (27/09/2021), dia mengatakan bahwa tambang rakyat yang sesungguhnya. 16. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara eksistensi pertambangan rakyat dari aspek perizinan, pengawasan, pembinaan, hingga pengelolaan lingkungan hidup semakin menyulitkan masyarakat kecil. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif menuturkan adapun dasar pertimbangan penarikan kewenangan. Selain IUP, pemberian perizinan lainnya berupa Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) untuk 1 Daerah Provinsi, Izin Pengangkutan dan Penjualan serta IUP untuk Penjualan golongan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan juga. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi. kewajiban untuk mengangkat penanggung jawab. Kegiatan yang digagas oleh Kementerian Koordinator Bidang. Djamaluddin menegaskan bahwa PETI ini bukanlah pertambangan rakyat, PETI tidak ikuti tata kelola pertambangan yang baik, membahayakan dan merusak. Selain daripada itu, kegiatan penambangan timah rakyat di Pulau. IPR dapat diberikan terutama kepada : Koperasi yang ada di sekitar WPR; Kelompok usaha pertambangan rakyat, minimal 1 (satu) kelompok untuk 10 (sepuluh) orang, yang merupakan penduduk dan bertempat tinggal di sekitar wilayah. Kegiatan penambangan tersebut telah menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan pada aspek abiotik, biotik dan kultural. 5 Biro Hukum Gedung Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, JL. Sedangkan Wilayah Pencadangan Negara (WPN) adalah bagian dari wilayah pertambangan yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan Usaha Pertambangan Rakyat. Ilmu Lingkungan Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan, Airlangga University Press, Surabaya. Mengacu pada ketentuan tersebut di atas, dalam pemberian IPR, pemerintah kabupaten/kota memiliki kewajiban menyiapkan data dasar atau hasil kajian/survey pendahuluan yang dapat dijadikan acuan dalam pembentukan. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. UU yang Mengatur Izin Pertambangan Rakyat. PNBP subsektor minerba akan dioptimalkan senilai Rp 82,4 triliun,. Izin Pertambangan Rakyat atau IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Pertambangan Khusus sebagaimana Diktum KETIGA huruf b dan Diktum Il dasar bagi Menteri untuk menetapkan saha Pertambangan Khusus dengan -iteria sesuai dengan ketentuan peraturan angan Rakyat sebagaimana dimaksud IGA huruf c, menjadi dasar untuk pertambangan rakyat dengan -iteria sesuai dengan ketentuan peraturan bangan. 900 Ha1. Statistik Pertambangan Non Minyak dan Gas Bumi 2010-2014. Ekosistem pertambangan rakyat, katanya, tidak hanya menghidupi penambang, juga ikut menghidupi pedagang, ojek, dan pekerjaan turunan lain. bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi pemegangizin usaha pertambangan, pemegang izin usaha pertambangan khusus, pemegang izin pertambangan rakyat, pemegang izin usaha pertambangan khusus operasi produksi, dan pemegang kontrak karya dalam melaksanakan kewajiban. Arah keberpihakan negara melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010 dinilai lebih berpihak pada pengusaha tambang, karena melalui putusan ini ada ketidakcermatan hakim terkait kata “rakyat” yang dimaksud lebih mengarah pada pengusaha tambang, bukan penambang. Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kesil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan. Dalam revisi UU 4/2009 tersebut, ada beberapa poin yang dibahas, salah satunya pertambangan rakyat. Pemegang IPR dilarang memindahtangankan IPR kepada. 4 Tahun 2009, dan rezim UU No. Sebelumnya melalui UU 4/2009, usaha pertambahangan dilaksanakan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). 1. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 96. Tambang rakyat. Selain daripada itu permasalahan yang sangat menonjol saat ini dalam pengelolaan kawasan hutan adalah adanya tumpang tindih kegiatan pengelolaan hutan dengan kegiatan pertambangan di kawasan hutan. Izin Usaha Pertambangan terdiri atas: IUP Operasi Produksi. Izin Usaha Bahan Bakar Nabati 13. COM, BANGKA-- Menyikapi polemik rencana pertambangan laut di Batu Beriga yang ditolak oleh masyarakat setempat, DPRD Bangka Tengah. Kemudian, pada dasarnya IPR diberikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan permohonan yang diajukan oleh orang perseorangan atau koperasi yang anggotanya merupakan. 14. Luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektar; e. PELAYANAN PERTAMBANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,. lzinPertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat IPR adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Kali ini massa mendatangi kantor Bupati dan . 22, LN. Pengaruh Kegiatan Penambangan Emas Terhadap Kondisi Kerusakan Tanah Pada Wilayah Pertambangan Rakyat Di Bombana Provinsi Sulawesi. Wilayah Pencadangan Negara, b. Abstract. Wilayah Pertambangan Rakyat, dengan memperhatikan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya disebut WPN, adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional. 000. 6. id - Bayah adalah sepenggal sejarah tentang batu bara, semesta penderitaan bagi romusha yang bekerja dan meregang nyawa di sana, juga sebenggol penghidupan bagi masyarakat kiwari yang masih. Pertambangan Rakyat; yang dimaksud dengan Pertambangan Rakyat adalah satu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan a, b dan c seperti yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong-royong dengan alat-alat sederhana untuk pencaharian sendiri. Dia menambahkan, perizinan tambang rakyat saat ini masih sulit karena belum optimalnya komitmen dari pemerintah daerah dalam menetapkan Perda Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Sejak emas ditemukan di Gunung Botak, Desa Dafa, Kecamatan Waelata pada tahun 2011 wajah Pulau Buru mulai terusik. 2021. (2) IPR diberikan setelah ditetapkan WPR oleh bupati/walikota. Para ilmuwan Inggris memetakan 22. bahwa untuk menjamin kepastian hukum, kepastian. Di Sukabumi misalnya, dirancang 24 blok WPR yang mayoritas merupakan penambang emas ilegal di. Penduduk setempat adalah penduduk yang bertempat tinggal disekitar wilayah pertambangan rakyat. 5. Tambang rakyat di Desa Karya Baru Kecamatan Padengo Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo (Doc. Kata Kunci : Pertambangan Rakyat, Pengawasan, Dampak Tambang emas rakyat merupakan kegiatan penambangan emas yang dilakukan oleh masyarakat secara tradisional dalam skala kecil. 1967 tentang Ketentuan Umum Pertambangan. Menurut dia, tambang liar memang tak diizinkan lantaran tidak mengikuti regulasi yang ada, tidak mengikuti tata kelola pertambangan yang baik, serta membahayakan dan merusak. 5. PP No. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten/kota diabaikan. 7. Hal tersebut disampaikannya menanggapi insiden delapan penambang yang terjebak di lubang galian emas ilegal di Desa Pancurendang, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Adapun biaya izin pertambangan rakyat ditanggung oleh pihak pemohon (jika memang ada). Penambangan intan di Kecamatan Cempaka telah ada sejak dulu dan dikelola langsung oleh masyarakat serta tergolong sebagai tambang rakyat yang berskala kecil. rakyat, antara manusia dengan manusia dan hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Lana Saria menegaskan pertambangan rakyat merupakan kegiatan berizin dan dilengkapi dokumen resmi. Pada zaman pendudukan Jepang, di sinilah romusha banyak yang meninggal akibat perlakuan buruk militer. Sebagian besar masyarakat Bangka-Belitung merupakan keturunan pekerja tambang timah, dan kehidupan mereka hingga saat ini masih bergantung timah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh. 000. Tentunya setelah mendapatkan izin pertambangan rakyat (IPR) dari pemerintah. 9 Dapat kita lihat bahwa salah satu poin penting dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 atau UU Minerba terbaru yaitu peningkatan nilai tambah atau pengolahan dan pemurnian komoditas tambang untuk meningkatkan pemanfaatannya. 29. Namun, dalam pasal tersebut, dirinya belum melihat adanya aturan khusus terkait. kaum wanita di usaha pertambangan rakyat mencapai sekitar 30% (atau bahkan sampai 70% misalnya di Papua Guinea) dari jumlah tenaga kerja total, bekerja tidak hanya di sektor pelayanan, tapi juga di kegiatan penambangan sesungguhnya. 33. Halo sobat HeyLaw! Pertambangan di Indonesia tidak hanya bisa dilakukan oleh industri raksasa saja lo, tetapi masyarakat perseorangan maupun perkelompok bisa pula melakukan aktivitas penambangan. lzin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut IUPK, adalah izin untuk melaksanakan Llsaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. Liputan6. Liputan6. Wilayah Izin Usaha Pertambangan. Konsep hukum pertambangan rakyat yang berkelanjutan di Kabupaten Lombok Barat yaitu membuat kebijakan yang mengatur tahapanpertambangan rakyat mulai dari sosialisasi kepada masyarakat untuk menyebarkan informasi Tambang Rakyat, setelah itu Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Perizinan usaha di bidang pertambangan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara meliputi: a. Gubernur Sudah Bisa 'Lagi' Berikan Izin Pertambangan. IPR di wilayah pertambangan rakyat (WPR) ditetapkan oleh pemerintah melalui usulan pemerintah provinsi dengan terlebih dahulu membuat kajian terkait adanya potensi cadangan di wilayah tersebut. Dimana nantinya Pemda di tiap lokasi. Metode emas memperlukan air dan wajan yang digunakan untuk memisahkan pasir dan tanah dari emas. WIPR) 13. Areal kontrak karya pertambangan umum seluas sekitar 42. izin usaha pertambangan 8. 10. U. Pemprov Jambi juga telah menerima usulan Wilayah Pertambangan Rakyat dari kabupaten yang ada di Provinsi Jambi. Aturan selanjutnya yaitu Keputusan Wakil Panglima Besar III Koti Operasi Ekonomi No. Pengesahan Kepala Teknik Tambang / Penanggung Jawab Teknik dan Lingkungan. pertambangan mineral dan batubara di Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota menjadi hapus. Konsep tambang rakyat sudah di atur dalam undang-undang. 20. Timah, yang akhirnya masyarakat berjuang sampai melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, untuk memperoleh WPR dari PT. 23 Dec 2015. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara T. Dari penetapan itu, Pemprov Papua baru bisa mengeluarkan izin pertambangan rakyat untuk perorangan. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Usaha pertambangan rakyat itu diusahakan secara sederhana. Jakarta: Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto meminta pemerintah menata kembali sektor pertambangan rakyat. Terjadi generalisasi pandangan terhadap kedua jenis PETI (versi lama dan baru). usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi. Isran Noor mengatakan, berkaca saat dia menjabat sebagai Bupati Kutai Timur (Kutim), izin tambang galian C dilimpahkan ke Camat. Kalau pertambangan tanpa izin bisa dikurangi atau mungkin bisa dihilangkan, potensi kerusakan lingkungan dan pengabaian keselamatan nyawa bisa ditekan,” imbuh Lana. 6. 741 titik lokasi. Terkait dengan masalah hak-hak masyarakat hukum adat atas hutan. ESDM One Map Indonesia mempunyai manfaat dan peran penting dalam sektor mineral dan batubara misalnya untuk mengidentifikasi Kawasan atau lahan tumpeng tindih, mengidentifikasi luas wilayah izin usaha. IPR diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan yang diajukan oleh (Pasal 62 ayat 1 PP 96/2021): orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat; atau Pertambangan Rakyat Menurut UU Minerba No. Kerusakan yang ditimbulkan mencakup seluruh aspek seperti abiotik, biotik. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus yang. pengakhiran perizinan karena pengembalian; b. “Kami ingin agar pendelegasian mencapai tujuannya dimana tidak ada tata kelola pertambangan minerba yang berkurang serta semua berjalan baik. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu menetapkan Perpres tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. ABSTRACT . Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan. 10. Merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun; g. 28. Keberadaan penambangan emas di daerah. Selain IUP operasi produksi, Pemda DIY juga mengeluarkan izin pertambangan rakyat (IPR) di Sungai Progo. penguasaan mineral dan batubara 4. 4. 13. 1 Dalam kajian paper ini, penulis menitikberatkan pada konsistensi pemerintah daerah dalam politik hukum pengelolaan sumber daya pertambangan mineral dan batubara, mengingat sumber daya pertambangan sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya Dengan ulasan tersebut dapat dikatakan masyarakat yangtinggal dekat dengan pertambangan emas rakyat juga berisiko terhadap munculnya gangguan kesehatan akibat pencemaran merkuri, apalagi penambang. pertambangan mineral logam; b. Pasal 22 . com, Jakarta Perusahaan jasa kontraktor pertambangan PT Putra Perkasa Abadi (PPA) mendapatkan penghargaan sebagai pemegang Izin Usaha Jasa. This writing is inspired by the Constitutional Court Decision Number 25/PUU-VIII/2010, which is the decision towards the judicial review of Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and. Administrasi negara tidak hanya melindungi aparatur pejabat tetapi juga rakyat itu sendiri. Definisi. asas dan tujuan 3. Hasil studi ini menunjukkan lokasi tambang rakyat di Desa Leran Wetan, Desa Leran Kulon, dan Desa Pucangan dapat dialokasikan menjadi Wilayah Pertambangan Rakyat. 18. 42. memiliki kewenangan untuk mengelola dan memanfaatkan galian tambang bagi kesejahteraan rakyat di daerah. Pengawalan dan pengawasan hukum pelaksanaan pemberian izin tambang rakyat dapat menjadi perhatian penegak hukum, dalam hal ini Polri. Penyelidikan Umum adalah penyelidikan. WUP, Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat WPR,. Pasal 21: WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan oleh bupati/walikota setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota. pertambangan rakyat menjadi tidak jelas pihak mana yang berwenang menetapkan wilayah pertambangan rakyat. Dalam acara Dialog Minerba bersama Media dan Generasi Muda, Senin (27/09/2021), dia mengatakan bahwa tambang rakyat yang sesungguhnya adalah pertambangan yang mengikuti regulasi. net. Tujuan penelitian ingin mengetahui sejauh mana keberpihakan negara terhadap eksistensi. pengakhiran perizinan karena pencabutan; dan/atau c. Pengertian penambangan rakyat yaitu “Suatu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan a,b, dan c seperti yang di maksud dalam pasal 3 ayat (1) yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong dengan alat-alat sederhana untuk pencarian sendiri”. Wilayah Pertambangan Rakyat Pasal 20 Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu WPR. Permohonan Kartu Pekerja Peledakan (KPP) Madya. Wilayah Pencadangan Negara; dan c. Kalau pertambangan tanpa izin bisa dikurangi atau mungkin bisa dihilangkan, potensi kerusakan lingkungan dan pengabaian keselamatan nyawa bisa. 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Kata kunci: wilayah izin usaha pertambangan; izin pertambangan rakyat; wilayah pertambangan rakyat; tambang timah inkonvensional. Sumber: UU 4/2009 dan PP 23/2010. 28. Ridwan berharap usaha pertambangan rakyat dapat diatur sedemikian rupa, sehingga Sumber Daya Alam kita dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat preskiptif dengan. . Berdasarkan undang-undang (UU) Pertambangan Mineral dan Batubara tahun 2009, Pertambangan Mineral sebagaimana dimaksud pada. Tujuannya memberikan kemudahan kepada masyarakat, mudah pengawasan dan pembinaannya serta. BANGKAPOS. Pengesahan Kepala Teknik Tambang / Penanggung Jawab Teknik dan Lingkungan. Perbesar.